Konsolidasi Nasional 38 Provinsi: DPP Partai RASA Tetapkan Standar Transparansi Anggaran dan Akademi Kader Kebijakan Publik
JAKARTA, KABAR RASA — Meneguhkan komitmen sebagai kekuatan politik modern yang akuntabel, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai RASA resmi meluncurkan kurikulum "Akademi Kader Kebijakan Publik" sekaligus menetapkan protokol keterbukaan informasi organisasi bagi seluruh pengurus di 7 zona wilayah dan 38 provinsi.
Melalui kebijakan internal tersebut, setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai secara objektif setiap bulan berdasarkan tiga indikator utama: kualitas advokasi persoalan riil masyarakat di lapangan, akurasi data dalam penyusunan naskah akademik daerah, serta keterbukaan pelaporan kegiatan organisasi.
"Politik di era baru bukan lagi sekadar retorika panggung, melainkan adu gagasan yang terukur dan kerja nyata memecahkan masalah harga pangan, lapangan kerja, pendidikan, serta kelestarian lingkungan. Setiap kader RASA di daerah harus mampu membaca data statistik pembangunan dan menerjemahkannya menjadi program pendampingan warga," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai RASA.
Sistem evaluasi terpadu ini juga terhubung dengan Kompetisi Bulanan Redaksi DPW di portal Kabar RASA, di mana setiap wilayah berlomba menyajikan laporan jurnalistik pembangunan daerah yang faktual, berimbang, dan berdampak langsung bagi kemajuan masyarakat setempat.
Kabar RASA • Redaksi DPP
Menyajikan jurnalisme pergerakan rakyat dan aspirasi keadilan sosial di seluruh penjuru Indonesia.
